sipkd adalah. Keuangan Daerah (SIPKD). sipkd adalah

1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Pesisir Selatan SIPKD Rajasakti SIPKD SIPKD 19 03. Bagi Mahasiswa a. Telah 32 tahun berdiri sehingga sangat memahami Pemerintah Daerah memerlukan keahlian khusus dan itu hanya bisa diperoleh melalui pengalaman yang bertahun-tahun berinteraksi langsung dengan berbagai stakeholder daerah serta cepat beradaptasi terhadap perubahan regulasi. Dan disebutkan kemampuan terkait. 1. 4 Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah. SIPKD 2. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor. Alasan dilakukan penelitian ini adalah: Pertama, sistem. 3. 2008 Provinsi Sumatera Barat. Good Governance salah satunya adalah menyangkut “transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; wajib melakukan keterbukaan informasi” (Remaja, 2017: 39). Jones menghasilkan laporan secara efektif , namun (dalam Nashir Budiman 1996;295) dalam penyusunan LKPD, SIPKD masih implementasi adalah penerapan dapat memiliki banyak kelemahan termasuk beberapa dipandang sebagai sebuah proses interaksi fasilitas prosedur yang dibutuhkan daerah dan antara suatu perangkat tujuan dan tindakan. 1. SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel danKabupaten Subang, Bustomi mengatakan bahwa kendala dalam implementasi SIPKD adalah kurangnya kesiapan pegawai pemerintah, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, kurangnya sarana dan prasarana, ketidaksesuaian antara pelatihan dengan kondisi di lapangan, serta. Subjek penelitian ini adalah BPKAD Kota Pekanbaru dan yang menjadi informan penelitian adalah kepala bidang anggaran, kepala bidang perbendaharaan, dan sub bidang akuntansi dan pelaporan. Variable Independent (X) atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab 17 03. H Makassar, M Yang Membuat Pernyataan. 2 Tampilan Login Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pengguna langsung dari aplikasi SIPKD diatur dalam Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/89/31-LU/HK/2014 (terbaru). ARSITEKTUR APLIKASI. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah sistem dan. Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Bimtek SIPD – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia. USADI (Bidang Anggaran menjadi fasilitator). Penerapan SIPKD ini telah dilakukan sejak tahun 2010 yang lalu, dan sekarang dalam tahap yang sempurna. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dariBadan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. 12 Kota Padang SIPKD SIPKD SIPKD 23 03. PENDAHULUAN Aplikasi ini adalah alat bantu dalam penyampian informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah secara elektronik. ”SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD”. 2. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulisan mengenai alur proses pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan berdasarkan aturan yang berlaku. Untuk menunjang kebutuhan services tiap-tiap modul SIPKD, maka dibuat Aplikasi yang berfungsi untuk membantu penanganan permasalahan-permasalahan yang ada pada tiap-tiap daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan . Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan fefektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Tahun Anggaran. Penerima Hak adalah pejabat negara/pegawai negeri/pihak ketiga/pihak lain yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan/tugas yang membebani APBD. Hasil uji F menunjukkan bahwa R square sebesar 0,787 (78,7 %). 15. Kemudian untuk Tingkat Akurasi (yang meliputi APBD, APBDTujuan dari peninjauan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyusunan anggaran dan laporan realisasi dengan menggunakan SIPKD pada DPKBD Kabupaten Bogor, sebagai Dinas yang melaksanakan. Abstrak. daerah. “aplikasi sipkd mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, akses ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai golongan yaitu. BKD - Kota Depok. id (untuk belajar aplikasi lainPAD dan BLUD) Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. User are the local government employee have an obligation to run SIPKD. Robert A Leitch : pengertian sistem informasi menurut Robeth A Leitch adalah sebuah sistem di dalam suatu organisasi yang menjadi sarana untuk mempertemukan kebutuhan transaksi harian dan hal yang mendukung. Bupati menyampaikan, hingga saat ini pengelolaan dan penataan keuangan menggunakan Aplikasi SIMDA, akan tetapi berdasarkan aturan kedepannya terhitung tahun anggaran 2021, aplikasi yang wajib digunakan dan dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 1. 00. Sign InPenyusunan laporan keuangan dengan mengunakan aplikasi SIPKD pada tahun ini bukan lah yang pertama, karena sesungguhnya sejak Tahun 2008, SIPKD sudah mampu memberikan support yang nyata dalam penyusunan laporan keuangan, salah satu contohnya adalah Laporan TA. (2021). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengguna SIPKD di Kabupaten Gresik. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. 06. Berikut adalah tampilan utama dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Penerapan SIPKD, dan Peran AuditSekilas Sistem Informasi Keuangan Daerah. MENAKAR KESUKSESAN APLIKASI LAYANAN SIPKD DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG . Mengetahui sejauh mana proses Tingkat Kapabilitas tata kelola SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar. penatausahaan pendapatan melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). 13 Kota Payakumbuh SIKD SIPKD SIPKD Penyusunan laporan keuangan dengan mengunakan aplikasi SIPKD pada tahun ini bukan lah yang pertama, karena sesungguhnya sejak Tahun 2008, SIPKD sudah mampu memberikan support yang nyata dalam penyusunan laporan keuangan, salah satu contohnya adalah Laporan TA. SIPKD yang ada semakin berhasil memenuhi kebutuhan para penggunanya. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kab/Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh). ). Salah satu bentuk tanggungjawab pengembangan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. 2 Microsoft Excel adalah Sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. 3. PLATFORM APLIKASI. Penggunaan sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi SIPKD oleh pengguna akhir atas kesadaran dan keinginannya sendiri. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara penulis bahwa penggajian pegawai pada Pemkot Cimahi lebih efisien menggunakan SIPKD. Aplikasi ini dibangun karena dilatarbelakangi oleh sistem pengaduan permasalahan. Pemakaian sistem dalam path diagram penelitian ini disingkat PS. Dapat mempelajari sesuatu yang baru untuk meningkatkan keterampilan danKelemahan-­‐kelemahan SIPKD adalah: • Menunjukkan kebijakan Dikti untuk membawa berbagai urusan pengelolaan pendidikan tinggi ke tingkat pusat (sentralisasi), padahal Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) tahun 2003 – 2010 menyatakan bahwa Dikti akan mendorong penerapan prinsip otonomi. 2008 Provinsi Sumatera Barat. 1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kemendagri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah demi perbaikan kualitas laporan keuangan dalam rangka mencapai tata kelola. SIPKD can influence the creation of quality accounting information. Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Hardware Ordinal 1,2,3,4 2. Dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan tata kelola SIPKD lebih baik dengan kerangka kerja COBIT 5. Pos Penerima adalah instansi non bank (PT Pos) yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran pendapatan daerah. . 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran pendapatan daerah. Senin - Kamis : 08:00-15:00. MANUAL INSTALASI DAN PENGOPERASIAN AGEN SIPKD. go. Aplikasi ini merupakan jenis aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan. User are the local government employee have an obligation to run SIPKD. 1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaanSistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel. 12. Khoirunnisa, N. SIPKD terkait Input, Proses, dan Output yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan indikator efektivitas sistem informasi. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 3. 2008 Provinsi Sumatera Barat. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat; 2. Efinance SIPAPBD adalah aplikasi yang dibangun guna melaksanakan proses penyusunan anggaran mulai dari tahap proses penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD, Raperda APBD, Raperbub, DPA-SKPD, DPA-PPKD, Perda APBD, Perbup APBD serta Perubahannya, KUA PPAS terintegrasi; 12. Untuk tahun 2020 ini Kegiatan Penatausahaan Perbendaharaan Pengeluaran Daerah adalah gabungan dari 2 (dua) kegiatan, sehingga pada kegiatandisingkat SIPKD adalah suatu sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Research implications can solve the problem of accounting information. Rajiun Sitohang, MM mengungkapkan kegiatan Bimtek ini adalah untuk menyukseskan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar. terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan. SIPKD yang sebelumnya digunakan BPKAD Pekanbaru. Sekilas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) SIPKD adalah aplikasi terstruktur dan terintegrasi yang digunakan sebagai alat untuk membantu meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan,. Tanjung Jabung Barat SIPKD Rajasakti SIPKD SIPKD 41 05. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Menurut Charles O. Skripsi,. Sejak disosialisasikan dari tahun 2008 hingga kini baru 5 (jenis) IKD yang menggunakan aplikasi SIPKD dalam proses. 2 Manfaat PenulisanSistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabe. Mengetahui sejauh mana proses Tingkat Kapabilitas tata kelola SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar. SIPKD yang sebelumnya digunakan BPKAD Pekanbaru. 1. go. 1. 1. Tingkat kemudahan penggunaan terhadap suatu teknologi informasi akan menimbulkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. pengembangan SIPKD adalah diadakannya pelatihan bagi para operator, dan biasanya pelatihan diadakan oleh Bidang Anggaran BPKA Kabupaten Lampung Utara atas undangan PT. Dilihat: 2996. Teknik penentuan sampel menggunakan metode stratified random sampling proporsional sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 207 pengguna SIPKD. 2. An impressive and flawless site template that includes various UI elements and countless features, attractive ready-made blocks and rich pages, basically everything you need to create a unique and. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru. langsung dengan sistem SIPKD tersebut, seperti yang menangani RKA, penyusunan anggaran, DPA, SPJ, SP2D, laporan realisasi, SPM, BKU, dan sebagainya. Kegunaan teoretis. Jl. USADI (Bidang Anggaran menjadi fasilitator). Tujuan utamanya adalah untuk penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penginterprestasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan bidang keuangan. informasi SIPKD dapat mengurangi biaya-biaya yang boros. Lab. Intensitas Penggunaan . 2. SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah salah satu fungsinya adalah digunakan untuk penatausahaan pengeluaran kas. Contoh adalah transaksi tanggal 5 Pebruari 2011, wajib pajak langsung menyetorkan ke Kas Daerah dan memberikan tembusan bukti pembayaran kepada bendahara penerimaan. 08 Kab. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 530/3445/SJ. SIPKD adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pengelolaan data dan informasi daerah secara terintegrasi. yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. SP2D online dilengkapi dengan sejumlah pelayanan berbasis digital dan aplikasi yang sebelumnya sudah dulu ada di BPKD, seperti e-budgeting APBD, e-Hibah dan bantuan sosial, aplikasi pengelolaan keuangan daerah SIPKD, dashboard pencairan APBD DKI Jakarta, dan SIAP BOS. 1. Pengertian Sistem Informasi Keuangan Menurut Romney (2015:4) Informasi (information) adalah data yang2. PP No. Ini adalah hal yang amat. 7 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna SIPKD yang . 180Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keungan daerah. selanjutnya disingkat SIPKD adalah sistem dan teknologi penatausahaan keuangan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Efinance SIPKD adalah aplikasi yang. Variabel iniUSADI adalah frontier dalam pelayanan sistem informasi keuangan daerah. Dilihat: 2996. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) didesain khusus. Penggunaan sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan . 4 Manfaat Magang Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil kerja praktek ini, adalah : A. 4. Dialog report adalah pengaturan aplikasi yang berfungsi untuk mengatur dialog report jika dipilih klasik maka jika dipilih ajax maka. 11 Kota Padang Panjang SIPKD Rajasakti SIPKD SIPKD 22 03. 3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. 36 tanpa adanya jaringan internet aplikasi SIPKD tidak dapat digunakan. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui dokumen yaitu data-data gambaran umum Badan Keuangan Daerah Kota kupang. Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan fenomena di atas beberapa faktor yang memengaruhi kualitas SIPKD adalah budaya organisasi, kompetensi pengguna,. Build. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada. adalah layanan elektronik bagi nasabah korporasi (non perorangan) melalui koneksi internet dengan menggunakan browser (Internet Explorer, Fire Fox, Opera, dll. 3. 3. Kemudian untuk Tingkat Akurasi (yang meliputi APBD, APBD Perubahan, Laporan Realisasi APBD Semester, Laporan. Kegunaan teoretis. 30. 02177217364. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor yang diberikan kepada Objek Pajak sebagai. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Penerapan SIPKD, dan Peran Audit11. Gambar 4. @adminsipkdindonesia: SIPKD Akrual saatnya di-update. Perangkat komputer yang menjadi syarat minimal untuk dapat mengoperasikan aplikasi secara normal (client) adalah PC Memory 512 MB Pentium D. 1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan c). ” II. Jenis penelitian ini menggunakan model. 2 Manfaat Penulisan Manfaat laporan magang ini adalah sebagai berikut: 1. Harapan Pemkot Cimahi dalam mengimplementasikan Sofware Sistem Informasi Penegelolaan Daerah (SIPKD) adalah untuk membantu proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD dan untuk mencapai laporan keuangan yang valid. Menyimpang Energi (Energy saving) ES adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa pemanfaatan sistem informasi SIPKD dapat mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan listrik. Dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga adalah instansi pemerintah yang telah berdiri sejak 2004 atas keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. PENGANTAR APLIKASI SIPKD. 11. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Kepala SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepala Bupati melalui Sekretaris Daerah. SIPKD memiliki peranan yang sangat penting posisi dalam penyusunan IKD di Kabupaten Lampung Utara. 1.